Swaralamadjang.my.id - Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya jurus mematikan, Covid19. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan bahwa wabah virus Covid19 sebagai pandemi global.
Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid19 pertama pada Maret 2020. Penularan lewat kontak antar manusia menjadi penyebab terbesar menyebarnya Covid19. Membludaknya jumlah pasien terpapar menjadi penyebab kematian paling tinggi.
Rumah Sakit atau paramedis yang menangani, merasa kewalahan sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid19 yang semakin ganas, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, menjalankan langkah langkah penanganan yang disebut sebagai pendekatan "Gas-Rem", yakni kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dengan tetap mengupayakan stabilitas ekonomi.
Untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah, Presiden Jokowi memberikan program bantuan menghadapi pandemi Covid19, diantaranya program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, pembebasan tarif listrik dan diskon tarif listrik, bantuan khusus bahan pokok sembako dan bantuan sosial tunai (BST).
Pemerintah Presiden Joko Widodo juga melakukan berbagai upaya, untuk segera mendatangkan vaksin Covid19 ke Indonesia. Hingga akhirnya pada Januari 2021, tahapan vaksinasi massal Covid19 di Indonesia resmi dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid19 buatan Sinovak.
Selanjutnya, ratusan juta dosis vaksin Covid19 diberikan gratis untuk masyarakat, hingga akhir 2023 sekitar 450 juta dozen vaksin diberikan. Angka ini membuat Indonesia menjadi satu dari 5 Negara yang berada di peringkat atas soal capaian vaksinasi Covid19 di dunia.
Intinya, capaian vaksinasi tersebut berhasil menurunkan kasus Covid19 secara drastis di Indonesia. Pujian dari bank dunia dan organisasi kesehatan dunia atau WHO, mengalir untuk Indonesia. Negara lain juga memuji kesigapan pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya. Sementara itu untuk memulihkan perekonomian yang berdampak Covid19, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan stimulus dan pendanaan penanganan Covid19.
Dengan berbagai penguatan Biaya penanganan Covid19, meningkat menjadi 695,2 triliun rupiah yang digunakan untuk penanganan kesehatan, sebagai sumber utama penyebab krisis serta penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Melalui program PEN, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid19, terhadap ekonomi baik ditingkat individu maupun rumah tangga hingga korporasi. Kebijakan utama program yakni perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah, serta pembiayaan korporasi.
Vaksinasi massal dan kebijakan "Gas-Rem" Presiden Jokowi, membuat kondisi kasus Covid19 di Indonesia terkendali. Akhirnya, 2 hari sebelum tahun 2023, tepatnya pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Lima bulan kemudian, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa, pemerintah secara resmi mencabut status pandemi Covid19 di Indonesia. Presiden menyebut bahwa mulai 21 Juni 2023 Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi.
"Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid19, sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," kata Presiden Joko Widodo.
Satu kata yang tidak bisa dihapus dari ingatan pandemi Covid19 adalah kehilangan. Ini tentang kehilangan orang terkasih, kerabat, kolega dan kawan. Merujuk data laman Covid19.go.id hingga 21 Juni 2023, Covid19 menjangkiti 6 811. 444 orang. Dari jumlah itu, 6.640.216 orang dinyatakan sembuh dan 161.853 orang meninggal dunia. (duk/red)
0 Komentar