Swaralamadjang.my.id - Peringatan keras untuk Presiden Jokowi dalam beberapa hari terakhir, sebagai bentuk kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung jelang Pemilu 2024.
Sivitas akademika menyebut Presiden Jokowi telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis. Sebab selama ini, kritikan maupun masukan yang diutarakan diabaikan oleh pemerintah.
Aksi sivitas akademika yang melakukan kritik kepada Presiden Joko Widodo tersebut, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. MUI Jatim buka suara menyampaikan kritik.
Ketua Umum MUI Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah mengingatkan, jika semua orang punya hak mengkritik pemerintah selama sifatnya untuk membangun dan tidak bermaksud menggagalkan pemilu 2024.
"Kritik itu demokratis kok Semua punya hak manyampaikan kritik selama itu bersifat membangun," kata Kiai Mutawakkil di Surabaya, Kamis (8/2/2024).
Kiai Mutawakkil berharap aksi yang ada di kampus-kampus tidak sampai ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Ia minta semua pihak bisa menjaga agar Pemilu berjalan damai dan lancar.
"Oleh karena itu, kita harapkan pemilu berjalan damai tanpa ada provokasi, tidak ada hujatan, tidak ada cacian, ghibah, adu domba karena itu bagi Islam bagian dari dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT," tegasnya.
Kiai Mutawakkil menambahkan bahwa motif kritik itu tergantung niatnya untuk membangun agar supaya pemilu berjalan jurdil, bukan niatan untuk menggagalkan pemilu tahun 2024m (red)
0 Komentar